Pasar saham Indonesia

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada hari Selasa kemarin ditutup melemah 0,53% menjadi 5.380,67. ada beberapa faktor negatif yang menyebabkan IHSG menyusut.

1. pemilihan umum kepala daerah  serentak di 101 daerah di Indonesia.

2. pidato Gubernur Bank Sentral AS (The Fed) Janet Yellen. Penantian atas pidato Yellen inilah juga memberikan sentimen negatif pada pergerakan kurs rupiah. 

News Grup MNC 14/02/2017

Saham PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) melemah cukup dalam secara tiba-tiba sore ini. Pelemahan terjadi mulai sekitar pukul 15.00 waktu JATS hingga penutupan perdagangan pukul 16.00 bagaimana saham grup  MNC lainya ?. 

PT Media Nusantara Citra Tbk  (MNCN)  jatuh 6,18% ke posisi 1.595

PT Global Mediacom Tbk (BMTR) turun 4,07% ke Rp 590

PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) turun 2,74%  ke Rp 71

PT MNC Investama Tbk (BHIT) turun 2,14% ke Rp 137.

Hanya satu saham dari grup MNC yang mengalami penguatan, yakni PT MNC Land Tbk (KPIG) yang naik 9,23% Rp 1.420. Sementara saham PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) stagnan di Rp 1.025.

Pelemahan terjadi akibat aksi jual investor, ditambah adanya sentimen negatif dari berita terkait pernyataan Mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang menyebut orang nomor satu di grup usaha MNC, Hary Tanoesoedibjo sebagai salah satu orang yang diutus Cikeas menyampaikan pesan larangan penahanan Aulia Pohan.

Rekomendasi saham 

BUY – BBRI ( PT Bank Rakyat Indonesia Tbk)

Entry : 11.950 – 12.025 (beli di harga offer jika anda tidak mau menunggu lama mendapatkan saham/beli harga di harga bid jika mau menunggu mendapatkan saham tersebut)

BUY – PNBS (PT Bank Panin Syariah Tbk)

Entry : 112 – 114 ( jangka pendek kurang dari 1 bulan) 

BUY – BMTR (PT Global Mediacom)

Entry : 570 – 590 (jika anda meyukai resiko )

Take profit:

-Jika kurang dari 1 bulan ambil keuntungan sekitar 5 % dari modal anda sendiri.

-Jika anda menyukai jangka panjang lebih dari 1 tahun (pisahkan uang yang anda miliki bedakan uang untuk jangka panjang dan jangka pendek karena banyak saham yang anda bisa manfaatkan untuk harian, mingguan bahkan bulanan).

DISCLAIMER ON ( segala keputusan investasi kembali masing masing investor)

Pasar Saham Indonesia

IHSG mengalami penguatan pada hari senin 13/02/2017 sebesar +37.887 (0.71%) di buka pada 5396.563 titik tertinggi 5418.376 menyentuh titik terendahnya pada 5388.678  dan berhasil ditutup 5409.556

6 sektor menguat pada perdagangan senin 13/02/2017 dipimpin oleh sector Basic – Industry, saham yang paling bergerak paling besar adalah ETWA ( PT Eterindo Wahanatama.Tbk) naik 15.19%. dan terdapat  3 sektor bergerak di area negative dimana sector Mining paling besar penurunya walupun demikian saham MEDC ( PT Medco Energi International Tbk) bergerak positif di temani oleh 6 saham lainya di sector yang sama.

BUY – ADHI ( PT ADHI KARYA PERSERO TBK)

Jangka pendek kurang dari 1 bulan boleh beli ( beli area Rp 2150 – Rp 2170) beli harga offer pada saat pembukaan harga. Target terdekat harga Rp 2300 – 2400.

Jangka panjang lebih dari 1 tahun (beli area yang sama pada jangka pendek) untuk target tentukan masing masing pribadi yang anda inginkan.

Teknikal

candle Marubuzo ( pola kontinuitas) adanya candle tersebut mengkonfirmasi adanya kenaikan harga secara berkelanjutan. Dari bar volume juga terlihat diagram yang panjang dan terlihat tidak seperti sebelumnya yang lebih pendek.

Akuntansi Internasional

Nama             : Muhammad Handy

NPM              : 24211198

Kelas              : 4EB15

Kelompok    : 7 (Tujuh)

BAB 12

PENETAPAN HARGA TRANSFER DAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL

§  Konsep Awal

Rumitnya hukum dan aturan yang menentukan pajak bagi perusahaan asing dan laba yang dihasilkan diluar negeri sebenarnya berasal dari beberapa konsep dasar. Konsep ini mencakup istilah :

1.    Netralis pajak, berarti pajak tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan alokasi sumber daya

2.    Equitas pajak, berarti wajib pajak yang menghadapi situasi yang mirip serupa semestinya membayar pajak yang sama tetapi terdapat ketidaksetujuan antar bagaimana menginterprestasikan konsep ini.

Keanekaragaman Sistem Pajak Nasional

Pengelolaan yang efektif atas potensi pajak memerluka pemahaman atas sistem pajak nasional yang sangat berbeda dari suatu negara ke negara lain.

Macam-Macam Pajak

Lima macam pajak yaitu :

1.       Pajak penghasilan perusahaan 

Adalah pajak yang digunakan lebih luas untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah dibandingkan dengan pajak umum lainnya kecuali bead an cukai.

2.       Pajak pungutan

Adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap dividen, bunga, dan pembayaran royalty yang diterima investor asing.

3.       Pajak pertambahan nilai

Adalah pajak yang dikenakan terhadap nilai tambah dari setiap tahap produksi atau distribusi.

4.       Pajak perbatasan

Adalah pajak yang dikenakan dengan tujuan untuk menjaga agar barang domestic dapat bersaing dalam harga dengan barang impor, sepeti bea cukai dan bea impor.

5.       Pajak transfer

Adalah pajak yang dikenakan terhadap pengalihan (transfer) objek antar pembayar pajak dan dapat menimbulkan pengaruh yang penting terhadap keputusan bisnis seperti struktur akuisisi.

§  Beban Pajak

Ketika semakin banyak perusahaan yang mengurangi tarif pajak perusahaan marginal, banyak pula negara yang memperluas dasar pajak perusahaan. Dalam dunia nyata tarif pajak efektif jarang sekali sama dengan tarif pajak nominal. Dengan demikian tidaklah tepat untuk mendasarkan perbandingan antarnegara pada tarif pajak wajib saja. Lagipula tarif pajak yang rendah tidak selalu berarti beban pajak yang lebih rendah. Secara internasional beban pajak harus selalu ditentukan dengan mengamati tarif pajak efektif.

§  Sistem Administrasi Pajak

Untuk penyederhanaan terdapat dua sistem yaitu :

1.    Sistem klasik

2.    Sistem terintegrasi

§  Insentif pajak luar negeri

Banyak negara menawarkan insentif pajak untuk menarik investasi luar negeri. Insentif dapat berupa hibah tunai bebas pajak yang digunakan untuk biaya aktiva tetap dari proses industri baru atau pengampunan untuk membayar pajak selama beberapa periode waktu.

§  Kompetensi Pajak Yang Membahayakan

Tren diseluruh dunia yang mengarah pada penurunan tarif pajak penghasilan perusahaan merupakan dampak langsung kompetisi pajak. Kompetisi yang dilakukan oleh negara surga pajak akan bermanfaat jika dapat membuat pemerintah menjadi lebih efesien. Sedangkan dampaknya berbahaya jika mengalihkan pendapatan pajak bagi pemerintah yang sebenarnya memerlukan pendapatan tersebut untuk menyediakan jasa yang dibutuhkan oleh kalangan usaha.

§  Pemajakan Terhadap Sumber Laba Dari Luar Negeri dan Pemajakan Ganda

Kebanyakan negara menerapkan prinsip seluruh dunia dan mengenakan pajak terhadap laba atau pendapatan perusahaan dan warga negara di dalamnya, tanpa melihat wilayah negara. Gagasan yang mendasarinya adalah bahwa anak perusahaan asing sebuah perusahaan lokal hanyalah suatu perusahaan lokal yang kebetulan beroperasi di luar negeri.

§  Harmonisasi Internasional

Harmonisasi kebijakan pajak secara global akan bermanfaat dengan mempertimbangkan adanya perbedaan system pajak di seluruh dunia.

Metodologi Penentuan Harga Transfer

Dalam suatu dunia dengan pasar yang sangat kompetitif, tidak akan menjadi masalah besar ketika hendak menetapkan harga transfer sumber daya dan jasa antarperusahaan. Harga transfer dapat didasarkan pada biaya selisih kenaikan atau harga pasar. Pengaruh lingkungan atas harga transfer juga menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai metodologi penentuan harga.

§  Harga Versus Biaya Versus

Sistem harga transfer berbasis biaya dapat menanggulangi kekurangan ini. Lagi pula sistem ini sederhana untukdigunakan, didasarkan pada data yang langsung tersedia, mudah untuk dijelaskan kepada otoritas pajak, merupakan hal yang rutin dilakukan sehingga dapat menghindarkan terjadinya friksi internal yang sering terjadi apabila sistem arbiter digunakan.

Sistem berbasis biaya terlalu mengandalkan biaya historis yang mengabaikan hubungan permintaan dan penawaran secara kompetitif dan tidak mengalokasikan biaya pada produk atau jasa dengan cara yang memuaskan. Masalah penentuan biaya sangat terasa dalam tingkat internasional karena konsep akuntansi biaya ini berada dari satu negara ke negara.

§  Prinsip Wajar

OECD mengidentifikasikan beberapa meode yang lebih luas untuk memastikan harga wajar ini. Metode itu adalah :

1.       Metode harga tidak terkontrol yang setara

Pada metode ini harga transfer ditentukan dengan mengacu pada harga yang digunakan dalam transaksi setara antara perusahaan yang independen atau antara perusahaan dengan pihak ketiga yang berkaitan.

2.       Metode transaksi tidak terkontrol yang setara

Pada metode ini diterapkan untuk pengalihan aktiva tidak berwujud . Metode ini mengidentifikasi tingkat royalty acuan dengan mengacu pada transaksi yang tidak terkontrol dimana aktiva tidak berwujud yang sama atau serupa dialihkan.

3.       Metode harga jual kembali

Metode ini menghitung harga transaksi yang wajar yang diawali dengan harga yang dikenakan atas penjualan barang yang dimaksud kepada pembeli yang independen.

4.       Metode biaya plus

Metode ini secara khusus berguna apabila barang semi jadi dialihkan antar perusahaan afiliasi luar negri , atau jika satu entitas merupakan sub kontraktor bagi perusaan lain.

5.       Metode laba sebanding

Metode ini medukung pandangan umum yang menyatakan bahwa pembayar pajak yang menghadapi situasi yang mirip harusnya memperoleh imbalan yang mirip pula selama beberapa periode waktu tertentu.

6.       Metode pemisahan laba

Metode ini digunakan jika acuan produk atau pasar tidak tersedia. Metode ini pada dasaranya mencakup pembagian laba yang dihasilkan melalui transaksi dengan pihak berhubungan istimewa, yaitu antara perusahaan afiliasi berdasarkan cara yang wajar.

§  Perjanjian Penentuan Harga Lanjutan

Merupakan  mekanisme yang digunakan oleh perusahaan multinasioanal dan otoritas pajak untuk secara sukarela menegosiasikan metodologi penentuan harga transfer yang disepakati dan mengikat.

Sumber :

Choi D.S. Frederick & Meek K. Gary. 2005. AKUNTANSI INTERNASIONAL, EDISI 5 BUKU 2. Jakarta : Salemba Empat.

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

MANIPULASI LAPORAN KEUANGAN PT KERETA API INDONESIA (PT KAI)

ETIKA  PROFESI AKUNTANSI

            Nama Kelompok        :           3          (4EB15)

1. Laksmi Pratiwi              (24211060)

2. Luna Annisa                   (24211154)

3. Muhammad Handy       (24211198)

4. Marlia Dewi                  (24211313)

5. Michael Yonathan         (24211465)

6. Nadia Widya Wijaya     (25211073)

7. Nuraini                          (25211335)

8. Nurbayina Aisiah           (25211340)

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS GUNADARMA

JAKARTA

2014

LATAR BELAKANG KASUS

PT KERETA API INDONESIA (PT KAI) terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya .Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kodeetik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT KAI tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih keutungan sebesar Rp6,9Miliar. Padaha lapabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan justru menderita kerugian sebesar Rp 63 Miliar.

Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), sedangkan untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

Hasil audit tersebut kemudian diserahkan Direksi PT KAI untuk disetujui sebelum disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dan Komisaris PT KAI yaitu Hekinus Manao menolak menyetujui laporan keuangan PT KAI tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik. Setelah hasil audit diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari laporan keuangan PT KAI tahun 2005 sebagai berikut:

1.  Pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam

laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu. Padahal berdasarkan Standar Akuntansi, pajak pihak ketiga yang tidak pernah ditagih itu tidak bisa dimasukkan sebagai aset. Di PT KAI ada kekeliruan direksi dalam mencatat penerimaan perusahaan selama tahun 2005.

2.         Penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan sebesar Rp24          Miliar yang diketahui pada saat dilakukan inventarisasi tahun 2002 diakui     manajemen PT KAI sebagai kerugian secara bertahap selama lima tahun. Pad    akhir tahun 2005 masih tersisa saldo penurunan nilai yang belum dibebankan sebagai kerugian sebesar Rp6 Miliar, yang seharusnya dibebankan seluruhnya dalam tahun 2005.

3.         Bantuan pemerintah yang belum ditentukan statusnya dengan modal total nilai kumulatif sebesar Rp674,5 Miliar dan penyertaan modal negara sebesar Rp70 Miliar oleh manajemen PT KAI disajikan dalam neraca per 31 Desember 2005 sebagai bagian dari hutang.

4.         Manajemen PT KAI tidak melakukan pencadangan kerugian terhadap kemungkinan tidak tertagihnya kewajiban pajak yang seharusnya telah dibebankan kepada pelanggan pada saat jasa angkutannya diberikan PT KAI tahun 1998 sampai 2003.

Perbedaan pendapat terhadap laporan keuangan antara Komisaris dan auditor akuntan publik terjadi karena PT KAI tidak memiliki tata kelola perusahaan yang baik. Ketiadaan tata kelola yang baik itu juga membuat komite audit (komisaris) PT KAI baru bisa mengakses laporan keuangan setelah diaudit akuntan publik. Akuntan publik yang telah mengaudit laporan keuangan PT KAI tahun 2005 segera diperiksa oleh Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik. Jika terbukti bersalah, akuntan publik itu diberi sanksi teguran atau pencabutan izin praktik.

Kasus PT KAI berawal dari pembukuan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagai akuntan sudah selayaknya menguasai prinsip akuntansi berterima umum sebagai salah satu penerapan etika profesi. Kesalahan karena tidak menguasai prinsip akuntansi berterima umum bisa menyebabkan masalah yang sangat menyesatkan.

Laporan Keuangan PT KAI tahun 2005 disinyalir telah dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Banyak terdapat kejanggalan dalam laporan keuangannya. Beberapa data disajikan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Hal ini mungkin sudah biasa terjadi dan masih bisa diperbaiki. Namun, yang menjadi permasalahan adalah pihak auditor menyatakan Laporan Keuangan itu Wajar Tanpa Pengecualian. Tidak ada penyimpangan dari standar akuntansi keuangan. Hal ini lah yang patut dipertanyakan.

Dari informasi yang didapat, sejak tahun 2004 laporan PT KAI diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang melibatkan BPK sebagai auditor perusahaan kereta api tersebut. Hal itu menimbulkan dugaan kalau Kantor Akuntan Publik yang mengaudit Laporan Keuangan PT KAI melakukan kesalahan.

Profesi Akuntan menuntut profesionalisme, netralitas, dan kejujuran. Kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tentu harus diapresiasi dengan baik oleh para akuntan. Etika profesi yang disepakati harus dijunjung tinggi. Hal itu penting karena ada keterkaitan kinerja akuntan dengan kepentingan dari berbagai pihak. Banyak pihak membutuhkan jasa akuntan. Pemerintah, kreditor, masyarakat perlu mengetahui kinerja suatu entitas guna mengetahui prospek ke depan. Yang Jelas segala bentuk penyelewengan yang dilakukan oleh akuntan harus mendapat perhatian khusus. Tindakan tegas perlu dilakukan.

PEMBAHASAN KASUS

1.            Kasus di atas merupakan Kasus Manipulasi Laporan Keuangan PT KAI  yang dilakukan oleh Manajemen PT KAI dan Ketidakmampuan KAP dalam mengindikasi terjadinya manipulasi.

2.    Analisis 5 Question Approach:

• Profitable

1.         Pihak yang diuntungkan adalah Manajemen PT KAI karena kinerja keuangan perusahaan seolah-olah baik (laba Rp6.9 M), meskipun pada kenyataannya menderita kerugian Rp 63 M. Tidak tertutup kemungkinan, pihak manajemen memperoleh bonus dari “laba semu” tersebut.

2.         Pihak lain yang diuntungkan adalah KAP S. Manan & Rekan, dimana dimungkinkan memperoleh Fee khusus karena memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

• Legal

1.         PT KAI melanggar Pasal 90 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar  Modal “Dalam kegiatan perdagangan efek, setiap pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung:

                       

1.     Menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana   dan atau cara apa pun;

2.     Turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan

3.     Membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek.”

PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 107 UU No.8 Tahun 1995 yang menyatakan:

“Setiap Pihak yang dengan sengaja bertujuan menipu atau merugikan Pihak lain atau menyesatkan Bapepam, menghilangkan, memusnahkan, menghapuskan, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, atau memalsukan catatan dari Pihak yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran termasuk Emiten dan Perusahaan Publik diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

(2) KAP S. Manan&RekanmelanggarStandarProfesiAkuntanPublik (SPAP)

• Fair

Perbuatan manajemen PT.KAI merugikan publik/masyarakat dan pemerintah.

1) Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuagan PT. KAI menjadi tidak akurat/salah.

2)  Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil.

• Right

1)  Hak-hak Publik; dirugikan karena investor memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil menjadi salah/tidak akurat.

2) Pemerintah; dirugikan karena pajak yang diterima pemerintah menjadi lebih kecil.

• Suistainable Development

1) Rekayasa yang dilakukan manajemen PT KAI bersifat jangka pendek dan bukan jangka panjang, karena hanya menginginkan keuntungan/laba untuk kepentingan pribadi/manajemen (motivasi bonus).

3. Prinsip Etika Yang Dilanggar:

Selain akuntan eksternal dan komite audit yang melakukan kesalahan dalam hal pencatatan laporan keuangan, akuntan internal di PT. KAI juga belum sepenuhnya menerapkan 8 prisip etika akuntan. Dari kedelapan prinsip akuntan yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektifitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis, prinsip-prinsip etika akuntan yang dilanggar antara lain :

1)Tanggung jawab profesi ;                                                                          Dimana seorang akuntan harus bertanggung jawab secara professional terhadap semua kegiatan yang dilakukannya. Akuntan Internal PT. KAI kurang bertanggung jawab karena dia tidak menelusuri kekeliruan dalam pencatatan dan memperbaiki kesalahan tersebut sehingga laporan keuangan yang dilaporkan merupakan keadaan dari posisi keuangan perusahaan yang sebenarnya.

2)Kepentingan Publik ;                                                                                 Dimana akuntan harus bekerja demi kepentingan publik atau mereka yang berhubungan dengan perusahaan seperti kreditur, investor, dan lain-lain. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak bekerja demi kepentingan publik karena diduga sengaja memanipulasi laporan keuangan sehingga PT. KAI yang seharusnya menderita kerugian namun karena manipulasi tersebut PT. KAI terlihat mengalami keuntungan. Hal ini tentu saja sangat berbahaya, termasuk bagi PT. KAI. Karena, apabila kerugian tersebut semakin besar namun tidak dilaporkan, maka PT. KAI bisa tidak sanggup menanggulangi kerugian tersebut.

3)Integritas;                                                                                        Dimana akuntan harus bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI tidak menjaga integritasnya, karena diduga telah melakukan manipulasi laporan keuangan.

4)Objektifitas;                                                                                                            Dimana akuntan harus bertindak obyektif dan bersikap independen atau tidak memih aksi apapun.  Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak obyektif karena diduga telah memanipulasi laporan keuangan sehingga hanya menguntung kanpihak-pihak tertentu yang berada di PT. KAI.

5)Kompetensi dan kehati-hatian  professional ;                            Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Dalam kasus ini, akuntan PT. KAI tidak melaksanakan kehati-hatian profesional sehingga terjadi kesalahan pencatatan yang mengakibatkan PT. KAI yang seharusnyamenderitakerugiannamundalamlaporankeuanganmengalamikeuntungan.

6)Perilaku profesional ;                                                                     Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya. Dalam kasus ini akuntan PT. KAI diduga tidak berperilaku profesional yang menyebabkan kekeliruan dalam melakukan pencatatanlaporan keuangan, dan hal ini dapat mendiskreditkan (mencoreng nama baik) profesinya.

7)Standar teknis  ;                                                                                                      Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas. Dalam kasus ini akuntan tidak melaksanakan prinsip standar teknis karena tidak malaporkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Contohnya, pada saat PT Kereta Api Indonesia telah tiga tahun tidak dapat menagih pajak pihak ketiga. Tetapi, dalam laporan keuangan itu, pajak pihak ketiga dinyatakan sebagai pendapatan. Padahal, berdasarkanstandarakuntansikeuangantidakdapatdikelompokkandalambentukpendapatanatau asset.

4. Sikap Yang Diambil :

1)   Manajemen PT KAI

a)  Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.

b)Memintamaafkepadastakeholdersmelaluikonferensipersdanberjanjitidakmengulangikembali di masadatang.

2)   KAP S. Manan & Rekan & Rekan

a)    Melakukan jasa profesional sesuai SPAP, dimana tiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesionalnya dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesioreksi

b)    Melakukankoreksiatasopini yang telahdibuat

c)   Melakukan konferensi pers dengan mengungkapkan bahwa oknum yang melakukan kesalahan sehingga menyebabkan opini atas Laporan Keuangan menjadi tidak seharusnya telah diberikan sanksi dari pihak otorisasi, dan berjanji tidak mengulang kembali kejadian yang sama di masa yang akan datang.

5. Rekomendasi Agar Kasus Serupa Tidak Terulang

1)   Membangun kultur perusahaan yang baik; dengan mengutamakan integritas, etika profesi dan kepatuhan pada seluruh aturan, baik internal maupun eksternal, khususnya tentang otorisasi.

2)   Mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan publik.

3)  Merekrut manajemen baru yang memiliki integritas dan moral yang baik, serta memberikan siraman rohani kepada karyawan akan pentingnya integritas yang baik bagi kelangsungan usaha perusahaan.

4)    Memperbaiki sistem pengendalian internal perusahaan.

5)  Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang.

6)     Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian.

7)     Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan.

8)    Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhdaap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan asset.

9)      Penyusunan Standar yang jelas mengenai siapa saja yang pantas menjadi apa baik untuk jabatan fungsional maupun struktural ataupun untuk posisi tertentu yang dianggap strategis dan kritis. Hal ini harus diiringi dengan sosialisasi dan implementasi (enforcement) tanpa ada pengecualian  yang tidak masuk akal

10)  Diadakan tes kompetensi dan kemampuan untuk mencapai suatu jabatan tertentu dengan adil dan terbuka. Siapapun yang telah memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama dan adil untuk “terpilih”. Terpilih artinya walaupun pejabat lain diatasnya tidak “berkenan” dengan orang tersebut, tetapi karena ia yang terbaik maka tidak ada alasan logis untuk menolaknya ataupun memilih yang orang lain. Disinilah peran profesionalisme dikedepankan

11)  Akuntabilitas dan Transparansi setiap “proses bisnis” dalam organisasi agar memungkinkan monitoring dari setiap pihak sehingga penyimpangan yang dilakukan oknum-oknum dapat diketahui dan diberikan sangsi tanpa kompromi.

Daftar Pustaka :

Agoes, Sukrisnodan I Cendik Ardana. Etika Bisnis dan Profesi Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya. Jakarta: Salemba Empat. 2009

Leonard J. Brooks. Business & Professional Ethics for Accountans.South Western Collage Publishing. 2004

IAI, Kode Etik Akuntan Indonesia. 1998

www.google.com

Sumber :Harian KOMPAS Tanggal 5 Agustus 2006 dan 8 Agustus 2006

http://yudasil.blogspot.com/2013/01/kasus-3-manipulasi-laporan-keuangan-pt.html

ANALISIS:

            Dari kasus studi diatas tentang pelanggaran Etika dalam berbisnis itu merupakan suatu pelanggaran etika profesi perbankan pada PT KAI pada tahun tersebut yang terjadi karena kesalahan manipulasi dan terdapat penyimpangan pada laporan keuangan PT KAI tersebut. pada kasus ini juga terjadi penipuan yang menyesatkan banyak pihak seperti investor tersebut. seharusnya PT KAI harus bertindak profesional dan jujur sesuai pada asas-asas etika profesi akuntansi yang dijelaskan oleh tulisan blog saya sebelumnya.

Tanya Jawab

Soal

1.     Setya Nugroho (kelompok 6)

Pihak mana yang merugikan laporan keuangan PT KAI, tersebut?

2.    Zacky Hazazi (kelompok 5)

Data apa saja yang dimanipulasikan oleh PT KAI?

3.    Ibu Erna

Setelah melakukan salah saji  dalam laporan keuangan yang sudah di audit. Apa yang dilakukan pemerintah dalam memperbaiki laporan keuangan yang sudah di audit?

Jawaban

1.      Publik (investor); dirugikan karena memperoleh informasi yang menyesatkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan informasi keuagan PT. KAI menjadi tidak akurat/salah.

Pemerintah; dirugikan karena dengan rekayasa keuangan tersebut maka pajak yang diterima pemerintah lebih kecil.

2.      Melakukan koreksi atas salah saji atas: pajak pihak ketiga yang dimasukkan sebagai asset; penurunan nilai persediaan suku cadang dan perlengkapan yang belum dibebankan; bantuan pemerintah yang seharusnya disajikan sebagai bagian modal perseroan.

Membangun pengawasan yang efektif di tubuh perusahaan. Perbaikan sistem akuntansi dan konsistensi penerapan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di perusahaan. Memilih auditor yang benar-benar kompeten dan profesional. Harus ada upaya untuk membenarkan kesalahan tahun-tahun lalu, karena konsistensi yang salah tidak boleh dipertahankan. Kesalahan-kesalahan sudah terakumulasi dari tahun-tahun sebelumnya sehingga terdapat dua alternatif, yaitu di restatement atau dikoreksi. Keputusan mengenai opsi yang dipilih sepenuhnya tergantung dari Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik (BP2AP), karena kasus PT. Kereta Api sedang diproses disana.Komite Audit tidak berbicara kepada publik, karena esensinya Komite Audit adalah organ Dewan Komisaris sehingga pendapat dan masukan Komite Audit harus disampaikan kepada Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris tidak setuju dengan Komite Audit namun Komite Audit tetap pada pendiriannya, Komite Audit dapat mencantumkan pendapatnya pada laporan komite audit yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Komite Audit berperan aktif dalam mengkoordinasikan seluruh tahapan proses auditing, mulai dari penunjukan, pembuatan program, mengevaluasi dan memberikan hasil evaluasi kepada Dewan Komisaris, yang akan mengkomunikasikannya kepada Direksi.